SEJARAH SINGKAT DPRD KOTA DEPOK
Diposting tanggal: 31 Mei 2010

     Sejarah Kota Adninistrasi Depok brubah status menadi kotamadya pada tanggal 27 April 1999 dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah.

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Depok terbentuk berdasarkan  Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171 / SK979-Otda / 99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Hasil Pemilihan Umum tahun 1999, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 3 September 1999, Anggota DPRD Kota Depok berumlah 45 orang yang terdiri dari :

No. Partai Politik Jumlah
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  :  12 Orang
2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  :    7 Orang
3. Partai Amanat Nasional (PAN)     :    7 Orang
4. Partai Golongan Karya (P.Golkar)  :    6 Orang
5. Partai Keadilan (PK)   :    3 Orang
6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  :    2 Orang
7. Partai Bulan Bintang (PBB)  :    1 Orang
8. Partai Persatuan (PP)    :    1 Orang
9. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)    :    1 Orang
10. TNI dan Polri  :    5 Orang

    Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun DPRD kota Depok mengalami perubahan jumlah   Fraksi dan susunan keperguruan dalam Fraksi, yang semula pada awal pembentukannya berjumlah 6 Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 01 tahun 1999 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Kota Depok masa Keanggotaan 1999 – 2004 yang terdiri dari : Fraksi PDI.P, Fraksi PAN, Fraksi P.Golkar, Fraksi Madani (Gabungan dari PK, PKB, PBB dan PKP ), Fraksi TNI dan Polri. Selanjutnya melalui Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 06 tahun 1999 Fraksi DPRD menjadi 7 Fraksi, dimana Partai Keadilan (PK) memisahkan diri dari Fraksi Madani dan pembentuk Fraksi Partai Keadilan (F.PK).

   Dengan semakin berkembangnya peran dan fungsi DPRD Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah dan dalam rangka menghadapi tantangan millennium ke-2 serta pelaksanaan Otonomi Daerah seluas-luasnya , maka DPRD Kota Depok menetapkan Alat Kelengkapan DPRD yangb terdiri dari Pimpinan DPRD , Komosi-komisi dan Panitia-panitia. Oleh karena itu DPRD Kota Depok untuk petama kalinya melakukan Pemilihan Pimpinan DPRD pada tanggal 27 September 1999 dan terpilih SUTADI S.H sebagai Ketua DPRD  , H.Naming D. Bothin, M. Hasbullah R, S.PD dan M.Amien sebagai Wakil Ketua DPRD yang pada tanggal 15 oktober 1999 dilantik menjadi Pimpinan DPRD Kota Depok masa jabatan 1999 – 2004 dengan Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 60 tahun 1999 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kota Depok.

    Selanjutnya dibentuk Alat-alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan komisi-komisi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 07tahun 1999 tentang Penetapan Sususnan Pimpinan dan Anggota Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Depok masa bhakti 1999 -2004, selanjutnya Alat-alat kelengkapan DPRD kecuali Pimpinan DPRD mengalami 2 (dua) kali pergantian susunan Pimpinan dan keanggotaan , yaitu pada tanggal 20 Pebruari 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 07 tahun 2001 tentang Penetapan Perubahan susunan Pimpinan dan kenggotaan Alat-alat kelengkapan DPRD Kota Depok tahun 2001-2002 dan tanggal 2 April 2002 yang ditetapkan dengan keputusan DPRD Kota Depok Nomor 04 tahun 2002 tentang Penetapan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Depok tahun 2002-2003.

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No : 17 / KEP.866-Dekon / 2004 tentang Peremian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota madya DaerahTingkat II Kota Depok Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004, Anggota DPRD Kota Depok berjumlah 45 orang yang terdiri dari :

No. Partai Politik Jumlah
1. Partai Keadilan Sejahtera    :  12 Orang
2. Partai Golongan Karya (P.Golkar)  :    8 Orang
3. Partai Demokrat     :    8 Orang
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P)  :    5 Orang
5. Partai Amanat Nasional (PAN)   :    5 Orang
6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  :    4 Orang
7. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  :    2 Orang
8. Partai Damai Sejahtera (PDS)   :    1 Orang
     

    Dalam pembentukan kepengurusan DPRD Kota Depok hasil pemilihan tahun 2004 dibentuklah tahun 2004 dibentuklah 6 Fraksi yang terdiri dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F.PKS), Fraksi Golongan Karya (F.Golkar), Fraksi Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDI.P) dengan PDS, Fraksi Persatuan Bangsa (F.PB), gabungan PPP dengan PKB dan Fraksi Partai Amanat Nasional (F.PAN).

   Sebagai Badan Legislatif Daerah dan dalam rangka melaksanakan tugas, maka DPRD Kota Depok menetapkan Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi-komisi dan Panitia-panitia, oleh karena itu DPRD Kota Depok untuk kedua kalinya melakukan Pemilihan Pimpinan DPRD adalah H. Naming D.Bothin, S.Sos.sebagai Ketua DPRD dan Drs. Amri Yusra, M.Si, dan Agung Witjaksono. SH, MM sebagai yang dilantik menjadi Pimpinan DPRD Kota Depok masa jabatan 2004 – 2009 dengan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor :170 / KEP.1125-DEKON 1999 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kota Depok.

    Selanjutnya dibentuk Alat-alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan Komisi-komisi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor : 04 Tahun 2004 tentang Penetapan Panitia-panitia Musyawarah DPRD Kota Depok Masa Bhakti 2004 – 2009. Keputusan DPRD Kota Depok Nomor : 05 tahun 2004 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi DPRD Kota Depok Masa Bhakti 2004 – 2009 dan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 06 Tahun 2004 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kota Depok Masa Bhakti 2004 – 2009 dan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor : 02 Tahun 2005 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Depok Masa Bhakti 2004 – 2009.

     Untuk masa jabatan 2009 -2014 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 171 / Kep.1089-Pem.Um / 2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Kota Depok Hasil Pemilu 2009 untuk masa jabatan 2009 – 2014, yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 3 September 2009 berjumlah 50 orang yang terdiri dari :

  1. Partai Demokrat                                                          =  15 Kursi
  2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)                                     =  11 Kursi
  3. Partai Golongan Karya                                                  =    7 Kursi
  4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P)              =    5 Kursi
  5. Partai Amanat Nasional (PAN)                                        =    5 Kursi
  6. Partai Gerindra                                                            =    3 Kursi
  7. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)                            =    2 Kursi
  8. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)                                   =    1 Kursi
  9. Partai Damai Sejahtera (PDS)                                        =    1 Kursi

    Dalam pembentukan kepengurusan DPRD Kota Depok hasil Pemilihan tahun 2009 dibentuklah 6 Fraksi yang terdiri dari Fraksi Demokrat ( Fraksi Demokrat dan PDS ), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( F.PKS), Fraksi Golongan Karya ( F.Golkar ), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuanan (F.PDI.P), Fraksi PartaI Amanat Nasional ( F.PAN gabungan dengan PPP ) dan Fraksi Gerindra Bangsa ( Fraksin Gerindra dan PKB )

     Sebagai Badan Legislatif Daerah dan dalam rangka melaksanakan tugas, maka DPRD Kota Depok menetapkan Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi –komisi dan Badan-badan sesuia dengan Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Oleh karena itu DPRD Kota Depok untuk ketiga kalinya melakukan Pemilihan Pimpinan DPRD terpilih sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 170 / Kep. 1552 Pem.Um / 2009 untuk Masa Jabatan 2009 – 2014 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok adalah DRS. Rintis Yanto. MM sebagai Ketua DPRD dan H. Naming D.Bothin , S.Sos Dr. Prihandoko M.IT dan Soetadi Dipowongso sebagai Wakil Ketua DPRD masa jabatan 2009 – 2014 sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor. 170 / Kep. 1552-Pem.Um/2009 untuk masa jabatan 2009 -2014 tentang Peresmian Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Depok.