Kamis, 23 Mei 2013 - 10:41:06 WIB
PPDB 2013 Jangan Ada Siswa Titipan
Diposting oleh : admin
Kategori: SEPUTAR KOTA DEPOK - Dibaca: 1621 kali

Menanggapi hasil rapat Komisi D DPRD Kota Depok dengan Komite Sekolah terkait system Penerima Peserta Didik baru (PPDB) 2013, yang menyatakan tidak ada siswa titipan di PPDB 2013. Hal tersebut, disetujui pula oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Depok.

            Ketua BMPS Kota Depok, Kemo Santosa mengatakan, perlu dicermati juga soal peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang saran prasarana Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang SPM jumlah siswa perkelas.

            Kemo menuturkan, rombongan belajar tidak boleh lebih dari Sembilan, dan jumlah siswa hanya 32. “Kami sangat mendukun kalau tidak ada titip menitip dari siapapun,” ucapnya.

            Selain itu, system Online yang bakal digunakan dalam PPDB 2013, Kemo menegaskan system tersebut tentu saja tidak sama dengan system jurnal. Pihaknya berharap, manakala siswa sudah diterima di sekolah swasta dengan adanya keijakan baru berbondong-bondong bisa diterima di (sekolah,red) negri.

            “Kalau online itu masuk ke jurnal, setuju, tetapi apabila system online saja disitu mudah sekali untuk menghilangkan dokumen. Maka akan muncul berbagai permasalahannya.Ini yang tidak diinginkan,” ujar Kemo.

            Agar suasana kondusif, Komisi D bersama Dinas Pendidikan harus bisa menginformasikan ke semua stakeholder bahwa PPDB  2013 tidak ada titip menitip bagi siapapun. Kemudian peraturannya harus jelas, yakni ada peraturan walikota atau peraturan kepala dinas.

            “Jangan sampai nanti ada peraturan walikota 40 (siswa, red) peraturan kepala dinas 40, kenyataan dilapangan ada yang lebih dari 40,” paparnya.

            PPDB juga erat kaitannya dengan kuota 20 persen siswa miskin. Hal ini lanjut Kemo, pemnerintah bisa lebih tegas. Artinya, pernerimaan siswa miskin itu harus jelas kriterianya. Ia mencontohkan ada surat keterangan dari RT/RW.

            “Saya sangat tidak setuju kalau siswa miskin tidak berprestasi itu bisa masuk bersama-sama di sekolah favorit. Karena, begitu terakomodir dalam pembelajaran dia tidak bisa mengikuti, yang ada mutu disekolah itu akan hancur,” tegas dia.

            Sebelumnya, Panitia PPDB 2013 mengaku hingga kini masih menunggu petunjuk Walikota Depok Nur MAhmudi Ismail terkait draft PPDB yang sudah diajukan Disdik.

            “Kami mohon petunjuk Walikota Depok terkait draft PPDB 2013. Mudah-mudahan minggu ini, pak wali sudah memberikan masukan untuk kondusifitas PPDB 2013,” ucap Ketua Panitia PPDB 2013, Didi Suryadi depada Radar Depok.

            Sekertaei Panitia PPDB 2013, Ajid membenarkan, bahwa draft PPDB sudah diajukan kepada Walikota. Dalam draft tersebut, membahas rencana kuota 20 persen siswa miskin dari segi kriteria siswa miskin yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS).

            “Ada 14 kriteria siswa miskin yang ditetapkan berdasarkan BPS. Seperti, penghasilan orang tua siswa sekitar Rp.600 ribu. Kemudian, pendidikan orangtua setingkat SD. Jika, tiga kriteria siswa sudah dimiliki siswa sudah dapat masuk dalam kuota 20 persen siswa miskin,” terangnya.

            Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Depok, Mutaqin, S.Si mengatakan, dari hasil rapat komite sekolah dan Komisi D disepakati tidak ada titipan PPDB 2013.

            “Komite sekolah diminta ikut mengawasi PPDB. Kami menyepakati system online agar lebih transparan. Terlebih Depok merupakan Cyber City. Wajib menggunakan IT dalam system jurnal rangking pada system PPDB,” paparnya. (gun/ret) Radar Depok. 20 Meri 2013.




2 Komentar :

Harga mobil bekas Honda
18 Agustus 2014 - 09:38:29 WIB

Indonesia Harus Bangkit

Obat Hipertensi
26 Agustus 2014 - 07:54:57 WIB

Sangat Senang Bisa Benkunjung Ke Website Yang Bagus ini, Terimakasih Ya infonya ..
<< First | < Prev | 1 | Next > | Last >>
Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)